Sejarah: Sebelum HB X di Mahkotai Pada tahun 1988


PERTANYAAN besar setelah kepergian Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Siapakah yang menggantikannya di keraton? Banyak orang yang menyebut K.G.P.H. Mangkubumi, 42 tahun, anak urutan kelima dari 22 putra-putri Sultan, dan lelaki yang tertua. “Putra paling tualah yang berhak menggantikan Hamengku Buwono IX,” kata G.B.P.H. Poeroebojo, 82 tahun, kakak Hamengku Buwono IX. Namun, Mangkubumi sendiri tidak dapat memastikan apakah ia bakal terpilih sebagai Hamengku Buwono X.

sri sultan HB x“Itu semua harus dimusyawarahkan dulu,” katanya. “Dalam masa berkabung seperti ini, tidak baik bicara soal itu. Nanti saya dikira nggege mongso (mumpung).” Mangkubumi bertemu Almarhum terakhir kali pada 25 September 1988 ketika pamit pulang setelah mengantar ke Tokyo. Ia tidak menerima pesan apa pun dari Ayahanda. Juga tidak mengenai Kiai Joko Piturun — keris pusaka yang biasa disampaikan oleh raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kepada calon penggantinya. Tapi memang ada abdi dalem, yang dekat dengan Sri Sultan, yang menilai bahwa Mangkubumi layak sebagai pengganti. Ia adalah Ki Juru Permono, 70 tahun, dari Sleman, yang kabarnya sering dimintai pertimbanan oleh Sri Sultan. Katanya. sejak dahulu Sri Sultan seperti sudah punya firasat bahwa Mangkubumi layak menduduki takhta. Sebab, katanya lagi, dialah yang “dititipi untuk menjadikan Mangkubumi sebagai manusia bijaksana”. Pesan itu disampaikan Sri Sultan lewat seorang utusan. Sementara pengganti Hamengku Buwono IX belum diputuskan, menurut kalangan istana, pengambilan keputusan penting dilakukan oleh Mangkubumi. putra tertua K.R.Ay. Widyaningrum, bersama Gusti Kanjeng Ratu Anom, putri tertua G.R.Ay. Pintokopurnomo. G.K.R. Anom kini di Ujungpandang mengikuti suaminya, Letkol. Budi Permana alias K.P.H. Hadibroto. Sementara itu, G.B.P.H. Hadikusumo juga menyatakan bahwa yang tertua di antara 22 putra-putri Sri Sultan adalah Mangkubumi. “Tapi karena selama ini tidak ada putra mahkota, maka semua putra punya hak sama,” kata Rektor Universitas Proklamasi Yogyakarta itu. Soal “hak yang sama” ini juga dilontarkan Mangkubumi, “pangeran lurah” bagi adik-adiknya. Meski lebih banyak giat di luar keraton tidak berarti Mangkubumi, yang juga Ketua DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta itu, sama sekali sepi dari kegiatan istana.

Bahkan dalam setiap acara penting di keraton, dialah yang tampil mewakili Ayahanda. Misalnya, pada acara kenaikan pangkat para pangeran, dia yang membacakan surat keputusan Sri Sultan. Atau mewakili Sultan bila berhalangan. Tapi, Hadikusumo adalah putra dari istri pertama Sri Sultan dan usia berselisih hanya beberapa hari. Hadikusumo pun banyak mendapat tugas di dalam keraton, misalnya sebagai sekretaris pribadi Sri Sultan. “Kalau Sri Sultan menginginkan sesuatu yang berhubungan dengan keraton, pasti melalui Hadikusumo,” ujar sebuah sumber. Seperti halnya Sultan, Hadikusumo juga aktif di pramuka dan olahraga. Siapa pun pengganti Sultan, agaknya tetap menunggu musyawarah keluarga. Sebab, seperti kata G.B.P.H. Hadiwinoto, putra Sri Sultan yang lain, menjadi raja bukan hal yang mudah. “Sangat berkaitan dengan wahyu keraton, dan semua itu bergantung pada Tuhan,” katanya. Hamengku Buwono VII dahulu, misalnya, sampai tiga kali mengangkat putra mahkota, ketiga-tiganya meninggal. Lalu, di manakah Kiai Joko Piturun itu? Ternyata, keris itu sampai kini masih tersimpan di gedong pusoko. Ia sesungguhnya bukanlah keris pusaka yang paling keramat di istana Yogyakarta. “Yang paling keramat ialah tombak Kiai Plered, disusul keris Kiai Kopek dan Kiai Sengkelat,” kata Poeroebojo. Tak banyak pangeran yang sempat melihat keris itu. Salah seorang di antara sedikit yang sempat melihatnya adalah G.B.P.H. Djojokusumo. Katanya, pamornya sangat indah dan agung, keris itu tanpa luk. Tangkainya terbuat dari gading gajah, model rangka sarungnya disebut branggah berwarna cokelat tua. Pendoknya bukan dari emas atau perak. Joko Piturun, barangkali, juga perlambang bahwa si penerima “tongkat estafet” itu adalah juga “penerima wahyu keraton”. Dalam tradisi suksesi di Mataram — kerajaan tempat asal-muasal Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat — pengganti raja dianggap sebagai “penerima wahyu”. Gusti Raden Mas Dorodjatun yang kemudian dinobatkan sebagai Hamengku Buwono IX, misalnya, diserahi keris pusaka Joko Piturun langsung oleh ayahandanya sendiri. Tapi seperti kata sejarawan Onghokham, ketidakjelasan tentang siapa “penerima ahyu” itu sering menimbulkan ketegangan. Bahkan peperangan. Misalnya, ketika Sultan Agung yang wafat pada 1646 digantikan oleh Amangkurat I (1646-1677), adik sang raja terpaksa dibunuh karena dicurigai hendak merebut takhta. Celakanya, ada campur tangan VOC yang menerapkan konsep Eropa — sang pengganti adalah anak lelaki tertua dari permaisuri raja yang sah — sebagai konsep suksesi. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep “penerima wahyu” yang sangat kuat dalam budaya dan pemikiran Jawa tradisional.

Misalnya pada penggantian Hamengku Buwono IV, menjelang meletusnya Perang Diponegoro. Putra sulung dari permaisuri ternyata baru berusia lima tahun. Tapi Belanda memutuskan tetap menobatkannya sebagai Hamengku Buwono V — didampingi para wali, yaitu Pangeran Mangkubumi (paman Hamengku Buwono IV) dan Pangeran Diponegoro (paman Hamengku Buwono V), ditambah patih dan seorang residen Belanda. Tampilnya raja balita yang didampingi wali ini kurang cocok bagi kalangan elite Jawa ketika itu. Maka, segera setelah itu muncul intrik dan cekcok di antara para wali, biarpun sudah ada pembagian tugas di antara mereka. Mangkubumi dan Diponegoro merasa tidak dilibatkan dalam urusan kerajaan. Diponegoro sendiri akhirnya angkat senjata. Sejak itu Belanda meninggalkan prinsip legitimitas Eropa, dan menggantinya dengan tolok ukur lain. Misalnya, ketika Hamengku Buwono V wafat pada 1855, ia tidak diganti oleh Raden Muhammad — putranya dari permaisuri — tapi oleh saudaranya sendiri. Bersamaan dengan itu, suatu suksesi harus disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan kontrak perjanjian baru. Akhirnya suksesi itu didasarkan pada loyalitas seorang pangeran kepada Belanda. Bagaimana suksesi itu sendiri menurut konsep Jawa? Menurut Pangeran Suryowijoyo sebagaimana dikutip Onghokham, pengganti raja harus berdarah Mataram, tidak perlu putra garwa padmi.

Kebijaksanaan sang raja yang sedang berkuasa untuk mengangkat putra mahkota juga merupakan faktor penting. Dan sang calon hendaknya berbadan sehat, tidak cacat lahir batin, harus disukai rakyat. Sementara itu, penggeseran putra mahkota sering terjadi di Mataram, bila raja yang sedang berkuasa menghendakinya. Menurut G. Moedjanto dalam makalahnya “Pergeseran Kekuasaan dalam Sejarah Mataram”, penggeseran itu biasanya “disahkan” dengan legitimasi, agar tidak menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan rakyat. Caranya dengan menyusun sastra babad yang ditulis oleh para pujangga keraton. Di situ diceritakan, misalnya, bahwa raja yang berkuasa memang layak dan berhak atas takhta. “Memang kalau kita mempelajari babad secara cermat, di situ akan nampak adanya kecurigaan akan hak raja atas takhta yang didudukinya,” tulis Moedjanto. Ia menyebut misalnya kenaikan takhta Sultan Agung, Panembahan Krapyak, Amangkurat II, Paku Buwono I. Kadang-kadang, dalam sastra babad juga dijumpai penggeseran seorang garwo padmi/pramesqeari selain putra mahkota. Misalnya pada masa pemerintahan Sutowijoyo alias Panembahan Senopati. Menjelang ajalnya, pendiri Kerajaan Mataram ini menyatakan bahwa penggantinya kelak adalah Raden Mas Jolang alias Panembahan Krapyak, meski calon sebelumnya sebenarnya Pringgoloyo, putra sang raja dari hasil pernikahannya dengan Retno Jumilah dari Madiun. Di situ ia mencantumkan “kutukan” terhadap siapa yang berusaha menentang keputusannya. Ia juga menyatakan menerima wangsit bahwa Jolang akan menurunkan raja-raja besar yang mampu mempersatukan tanah Jawa. Dengan begitu, Panembahan Senopati punya legitimasi mistik yang kuat untuk mengingkari janjinya kepada Retno Jumilah bahwa kelak putranyalah yang akan menggantikannya Krapyak sendiri, juga menjelang ajalnya, berpesan bahwa penggantinya kelak adalah Raden Mas Rangsang. Karena sesuai dengan wangsit yang diterimanya, Rangsanglah yang kelak mampu membawa Mataram ke kejayaan. Tapi karena sebelumnya Krapyak sudah memutuskan Raden Mas Martopuro sebagai putra mahkota, keputusan itu dilaksanakannya juga. Caranya mengangkat Martopuro sebagai raja — setelah itu diturunkan dan dijadikan panembahan. Ada pula contoh bagaimana sebuah legitimasi dibuat ketika Amangkurat I menggeser kedudukan permaisurinya. Semula yang disebut Ratu Kulon alias permaisuri I adalah Putri Kajoran, ibunda Pangeran Puger alias Paku Buwono I. Tapi kemudian Amangkurat I mengangkat Ratu Wetan, putri Pangeran Pekik dari Surabaya, ibunda Raden Mas Rahmat alias Amangkurat II, sebagai permaisuri I. Maka, pujangga keraton pun menulis sastra babad yang menerangkan alasan penggeseran itu.

Disebutkan, ketika itu Pekik akan menghadap Sultan Agung. Di tengah perjalanan ia menerima wangsit bahwa cucunya kelak akan menjadi raja besar di Wanakerta atau Kartasura, sebagai pengganti Plered. Ia juga menjelaskan bahwa sudah merupakan takdir Tuhan bila ia dan Sultan Agung akan menjadi besan. Moedjanto menceritakan sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat. Ketika itu yang bertakhta ialah Paku Buwono III yang mendapat perlindungan VOC, karena memang pamor Kerajaan Mataram sudah mulai lumer. Bersamaan dengan itu Pangeran Mangkubumi — yang, seperti halnya Pangeran Puger, sama-sama paman sang raja — berusaha melawan VOC untuk menggembalikan kejayaan Mataram. Sementara Mangkubumi berjuang sendiri, Puger mendapat bantuan VOC. Akhirnya Puger menang dan naik takhta sebagai Paku Buwono I. Sementara itu, VOC tidak membantu Mangkubumi tapi juga tidak menghalanginya tampil sebagai raja ketika Mangkubumi konflik dengan Paku Buwono III. Sebaliknya, VOC juga tidak memberi bantuan sepenuhnya kepada Paku Buwono III, melainkan hanya sekadar melindunginya agar ia tidak kalah total. Kalau saja Mangkubumi mndnat hantuan VOC sepenuhnya, tentu berhasil naik takhta sebagai Paku Buwono I. Apalagi Mangkubumi memang layak. Ia memiliki banyak keunggulan: wajahnya tampan, jiwa raganya sehat, gagah berani, dan konon sakti, rakyat pun mcnyukainya. Di lain pihak, Paku Buwono III berpenyakit mata. Tapi, anehnya, sang pujangga keraton tidak bercerita mengenai itu dalam penulisan sastra babadnya. Sistem suksesi di kalangan dinasti Mataram, sejak berdirinya hingga Perjanjian Giyanti pada 1755 ketika Mataram terpecah menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, tampaknya belum mantap diterapkan. Bahkan ada semacam kecenderungan, semua putra raja berhak sama atas kerajaan. Prinsip ini agaknya dipengaruhi oleh budaya dan cara berpikir petani. Apakah proses suksesi di keraton Yogya kini masih bergantung pada “wahyu kedaton” — seseorang terpilih karena wangsit atau bersandar pada “budaya petani” semua putra raja berhak atas takhta musyawarah keluarga keratonlah yang akan menentukan nanti. Memang, menarik diikuti. Budiman S. Hartoyo, Agung Firmasyah (Jakarta), Aries Margono, Heddy Lugito (Yogyakarta)

Penulis: jogjakini

Suka Traveling dan Jalan Jalan melihat hal baru

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s