Meneruskan Tradisi “Tahta untuk Rakyat”


Pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menyebutkan tidak bersedia lagi menjadi Gubernur DIY setelah selesai masa tugasnya pada 2008 mengagetkan masyarakat DIY. Ada apa dengan Sultan, apakah ingin melanjutkan tradisi sang ayah, menyerahkan kekuasaan pada rakyat atau tujuan lain ? Persoalan yang menyangkut masa depan Yogyakarta ini menjadi laporan khusus kali ini. Selamat membaca.

Oleh
Yuyuk Sugarman/Emmy Kuswandari/Suradi

Yogyakarta–Sang Mandala berputar meninggalkan jejak-jejak sejarah. Tanpa berpaling berdasa warsa terlampaui. Zaman berganti mengikuti kala yang berganti. Hanya Dia yang tak terganti. Laa ilaaha’illallaah, Laa ilaaha’illallaah. Aku takkan bermakna tanpa mereka. Mereka yang memiliki arti. Mereka yang bersuara.

Suara-suara yang jelas terdengar. Laa ilaaha’illallaah, Laa ilaaha’illallaah. Suara-suara itu kini makin keras terdengar. Bukan dari mulut semata, bukan dari kekosongan belaka. Suara-suara dari jiwa-jiwa yang ingin merdeka. Suara-suara kawula yang menyatu dengan alam raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar!

Itulah suara hati, suara nurani dari mereka yang berjalan bersamaku. Guratanku adalah suara mereka. Jeritanku adalah jeritan mereka. Tangisku adalah tangis mereka. Ceriaku adalah ceria mereka. Hatiku adalah hati mereka jua.

Itulah sebuah puisi berjudul “Kesaksianku” yang dibacakan Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyertai pernyataannya untuk tak bersedia lagi menjadi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tak pelak, pernyataan yang diucapkan dalam sebuah orasi budaya dan politiknya dalam acara “Malam Bhakti Ibu Pertiwi” di Keraton Yogyakarta, Sabtu (7/4), membuat hadirin terperanjat. Ada apa?

Bagaikan air yang mengalir, bayu yang bertiup, masyarakat DIY yang mendengar tentang berita itu bereaksi. Mereka bertanya-tanya, apa yang menjadi latar belakang pernyataan Sultan itu?

Sultan mengatakan, “kesaksianku” ini, hendaknya “Ruh Yogyakarta” itu diaktualisasikan dengan ruh baru, ruh kemajuan, ruh demokrasi yang berkeadilan, sesuai akar budaya yang kita miliki dan tantangan masa depan,” tegas Sultan.

Demokrasi ala Mataram
Soal banyaknya pertanyaan sekitar tak bersedianya Sultan dicalonkan lagi, sebenarnya tak sulit mencari jawabnya. Warisan sang ayah, Sultan kharismatis Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sangat dikenal karena ucapan dan tindakannya, “Tahta untuk Rakyat”.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang pernah menjadi Wakil Presiden setelah Mohammad Hatta, merupakan aristokrat berjiwa demokrat, pendobrak nilai tradisional yang berpijak pada visi politiknya. “Tahta untuk Rakyat “ . Jiwa pembaharu Sultan Hamengku Buwono IX ini ditunjukkan dengan membangun demokratisasi dari tingkat desa.

Sultan Hamengku Buwono IX rupanya membaca tanda-tanda zaman. Dalam konteks yang berbeda, tapi dalam subtansi yang sama, sang Sultan ingin meneruskan jiwa demokrasi yang telah diwariskan sang ayah. Apalagi Indonesia–dan juga Yogya–tengah berubah ke arah demokrastiasi dengan penerapan pemilihan langsung dari presiden hingga bupati.

Sultan IX ingin dicatat dalam sejarah Yogya dan juga sejarah demokrasi Indonesia. Jadi, keinginan banyak warga dan sejumlah pejabat hingga para kepala desa agar Sultan mengurungkan niat atau mencabut ucapannya adalah sia-sia. Tak mungkin seorang seperti Sultan Hamengku Buwono IX mencla-mencle. Dia pernah menulis buku kecil berjudul Sosok Pemimpin Nasional (2004). Di situ disebutkan pemimpin itu harus konsisten, tegas, dan tidak ambivalen, sehingga ia akan menjadi pemimpin yang kuat.

Dr Pratikno, pakar ilmu pemerintahan Fisipol UGM membenarkan analisis di atas. Menurutnya, tradisi dinasti Hamengku Buwono untuk selalu menjadi inspirasi bangsa, menurut Pratikno, selalu berlanjut. Pada Hamengku Buwono X juga berulang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pisowanan Agung pada tahun 1998 yang telah membuat pemerintahan Soeharto berakhir. Dan yang baru saja terjadi, dengan kesadaran penuh, Hamengku Buwono X tak bersedia dicalonkan lagi menjadi gubernur periode mendatang.

“Apa yang dilakukan Hamengku Buwono X ini dengan pernyataan yang mengagetkan banyak pihak ini sesungguhnya telah membuat pola keistimewaan Yogyakarta selalu kokoh dan terbuka untuk menghadapi perubahan,” tuturnya.

Merunut tradisi kraton Yogya yang selalu menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam pandangan Pratikno, ini menunjukkan bahwa kraton selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah masa depan. Pratikno lantas mengingatkan, sebuah monarki yang tak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau kemajuan suatu bangsa, akan terlindas.

Contohnya adalah Luis XIV. Namun sebaliknya, sebuah monarki yang bisa beradaptasi justru akan mencapai kelanggengan. Misalnya Belanda atau Inggris. “Jadi, keistimewaan Yogya akan tetap eksis jika kasultanan bisa beradaptasi dan nyatanya kasultanan Yogya selalu beradaptasi, selalu menjadi sumber inspirasi,” tuturnya lagi.

Sejalan dengan ketidakbersediaan Hamengku Buwono X ini, Pratikno menilai justru memunculkan kearifan demokrasi. Sementara itu, jika melihat demokrasi liberal yang kini banyak diterapkan seperti dalam Pilkada, itu justru tak memunculkan sebuah kearifan lokal. “Saya yakin jika beliau mau maju lagi pasti akan dengan mudah terpilih. Tapi beliau sadar kalau hal ini dilakukan justru akan merusak citranya,” ungkap Pratikno lagi.

Sementara itu, Rektor UGM Sofian effendi mengatakan ada beberapa referensi yang bisa diacu. Misalnya, sistem monarki parlementer seperti yang berlaku Thailand dan Inggris. Atau juga sistem Kasultanan Malaysia yang memiliki dua pemerintahan daerah, yakni dengan sistem kasultanan dan provinsi. Untuk provinsi yang mengepalai gubernur, sementara kasultanan yang memimpin Sultan.

Sofian menambahkan membicarakan keistimewaan DIY itu, yang diperlukan adalah membahas tindak lanjut amanat Pasal 18 UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut amanat dan penghargaan diberikan terhadap sejumlah daerah yang menyandang status istimewa. Sayangnya, hingga sekarang masalah itu tidak jelas. UU No 32/2004 yang mengatur pemerintahan daerah hanya mengatur soal keberadaan pemerintahan daerah yang meliputi kabupaten, kota, dan provinsi.

Tetap Jaga Keistimewaan
Bagaimana sikap pemerintah? Departemen Dalam Negeri (Depdagri) kini sedang mematangkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai DIY. Yang jelas, pemerintah akan senantiasa menjaga keistimewaan Yogyakarta.

“Soal Yogya kita sedang membuat draf RUU. Keistimewaan itu harus tetap dijaga,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Kausar AS di Jakarta, akhir pekan lalu. Kausar mengatakan andil DIY terhadap Republik sudah menjadi pengetahuan umum. Jadi, keistimewaan yang ada di Yogyakarta itu telah melewati perjalanan panjang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Untuk itu, draf RUU itu tidak sederhana, tapi penyusunannya harus jeli dan disertai sikap bijaksana. Itu semua harus dikaji sebelum melahirkan satu RUU,” katanya.

Dia mengatakan status keistimewaan Yogyakarta itu harus dilihat secara lebih luas, sehingga mendapat pemahaman mengenai latar belakang keistimewaan Yogyakarta itu. Tentu, katanya, ada perjalanan panjang yang menyebabkan Yogyakarta berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

source: www.sinarharapan.co.id

 

Iklan

Satu pemikiran pada “Meneruskan Tradisi “Tahta untuk Rakyat”

  1. menolak untuk dicalonkan kembali jadi “Raja” DIY ,menurut saya hanya sekedar sensasi menaikkan mutu menjelang pemilihan presiden 2009, lagi pula kans SHB X cukup kuat kok, tapi akan lebih kuat lagi kalo SHB X jadi pasangan SBY aja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s